Surabaya, dutaberita.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah tersebut dinilai krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.
Guna menyukseskan upaya tersebut, Ribka menekankan pentingnya peran gubernur dalam menjaga stabilitas pembangunan di Jatim. Terlebih, sebagaimana amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, gubernur juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki, gubernur perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara merata di seluruh wilayah.
“Kalau di provinsi terjadi pertumbuhan dan kemudian juga kemajuan yang cukup pesat tetapi tidak diimbangi dengan kabupaten atau kota, ini juga sangat mengkhawatirkan,” ujar Ribka pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2027 di Shangri-La Hotel, Kota Surabaya, Jatim, Selasa (14/4/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Ribka mengapresiasi kekompakan dan soliditas jajaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Jatim. Ia berharap sinergisitas tersebut dapat menghasilkan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Lebih lanjut, Ribka juga mengapresiasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jatim. Namun demikian, ia berpesan agar capaian tersebut dapat dirasakan secara merata di lingkup kabupaten/kota di Jatim untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Kalau kita bicara Indonesia Emas salah satu adalah bagaimana kita ingin ada bonus demografi. Saya pikir Jawa Timur sudah. Tinggal kita bonus demografi untuk provinsi-provinsi lainnya kita tunggu,” imbuhnya.
Sejalan dengan slogan “Jatim Gerbang Baru Nusantara”, Ribka berharap kiprah Provinsi Jatim mampu menjadi daerah dengan potensi perekonomian baru, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur. Untuk itu, penting bagi jajaran Pemerintah Provinsi Jatim untuk mematangkan perencanaan pembangunan agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik.
“Untuk Jawa Timur perlu kita atensi hanya masalah angka pengangguran. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kemudian IPM dan lain-lain semua sudah sangat-sangat baik, bahkan program nasional pun sudah diikuti secara baik,” tandas Ribka.
Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jatim.
Puspen Kemendagri
[14/4 18.35] +62 813-1015-1559: Rilis Pers Puspen Kemendagri
Selasa, 14 April 2026
Tekankan Kolaborasi dan Keterbukaan Data, Wamendagri Wiyagus Soroti Penanganan TBC di Bandar Lampung
Bandar Lampung — Kolaborasi lintas sektor dan keterbukaan data menjadi kunci percepatan penanganan tuberkulosis (TBC) di daerah. Selain itu, dukungan kepala daerah, ketersediaan fasilitas layanan kesehatan, serta keterlibatan para kader turut menjadi modal penting dalam mendorong percepatan tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat menghadiri kegiatan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Penanggulangan Tuberkulosis di Aula Gedung Semergou, Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, penanganan TBC menjadi perhatian serius pemerintah pusat dengan target penyelesaian dalam waktu tiga tahun. Upaya tersebut terus didorong melalui berbagai kegiatan di daerah sebagai bentuk penguatan komitmen bersama.
“Bapak Presiden memberikan atensi khusus… tiga tahun ini harus sudah tuntas,” ujarnya.
Sejalan dengan target tersebut, Wiyagus menekankan pentingnya pendekatan aktif di lapangan, khususnya melalui deteksi dini terhadap masyarakat yang berpotensi terpapar, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
Dalam kesempatan itu, ia juga menilai Pemkot Bandar Lampung telah menunjukkan kesiapan dalam penanganan TBC. Meski demikian, ia kembali mengingatkan bahwa keterbukaan data merupakan faktor kunci yang tidak dapat diabaikan. Data yang akurat dan transparan akan memudahkan pemerintah dalam menentukan langkah intervensi yang tepat.
“Tidak usah takut untuk memaparkan data yang sesungguhnya… tidak perlu ada data yang disembunyikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wiyagus menegaskan bahwa penanganan TBC tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah (Pemda) hingga masyarakat. Ia mendorong agar pendekatan yang dilakukan bersifat proaktif dengan menjangkau langsung masyarakat, bukan sekadar menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan.
“Kita proaktif, bukan hanya menunggu, ya, di Puskesmas, bukan hanya menunggu di rumah sakit, … di sini pentingnya kolaborasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, persoalan TBC tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada produktivitas masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penanganannya menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk menuju Indonesia Emas 2045.
Terakhir, Wiyagus mengajak seluruh pihak untuk menghilangkan stigma terhadap TBC di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa penyakit tersebut dapat diobati dan tidak perlu ditutup-tutupi.
“Tuberkulosis ini bukan aib bagi kita. Ini bisa diobati,” pungkasnya.***
Puspen Kemendagri
